AZWAR PMN TAX

PRIMA MANDIRI CONSULTING

AZWAR PMN TAX > Blog > Bisnis > Mengenal PPN dan PKP: Pengertian, Tarif, Kewajiban, dan Dasar Hukumnya

Mengenal PPN dan PKP: Pengertian, Tarif, Kewajiban, dan Dasar Hukumnya

Admin

|

,

Dalam kegiatan usaha dan perdagangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting. PPN berkaitan erat dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pelaku usaha yang diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

  • konsumsi Barang Kena Pajak (BKP), dan/atau
  • Jasa Kena Pajak (JKP)

di dalam Daerah Pabean Indonesia.

Dasar hukum:

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Apa Itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

Dasar hukum:

  • Pasal 1 angka 15 UU PPN
  • Pasal 3A UU PPN

Namun, pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban menjadi PKP, kecuali memilih untuk dikukuhkan.

Siapa yang Wajib Menjadi PKP?

Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila memiliki:

  • peredaran usaha (omzet) lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun buku.

Dasar hukum:

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Pengusaha dengan omzet di bawah batas tersebut disebut Pengusaha Kecil dan tidak wajib memungut PPN, kecuali mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Tarif PPN yang Berlaku

Berdasarkan ketentuan terbaru:

  • Tarif PPN: 11%

Dasar hukum:

  • Pasal 7 UU PPN sebagaimana diubah dengan UU HPP

Catatan:

  • Tarif PPN dapat diubah dalam rentang 5%–15% sesuai kebijakan pemerintah dan persetujuan DPR.

Mekanisme PPN (PPN Keluaran & Masukan)

1. PPN Keluaran

  • Dipungut oleh PKP saat menjual BKP/JKP
  • Dibebankan kepada pembeli

2. PPN Masukan

  • PPN yang dibayar PKP saat membeli BKP/JKP
  • Dapat dikreditkan

PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan

Kewajiban PKP

PKP memiliki beberapa kewajiban utama, antara lain:

  1. Memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP
  2. Menyetorkan PPN ke kas negara
  3. Membuat Faktur Pajak
  4. Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan

Dasar hukum:

  • Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU PPN
  • Ketentuan UU KUP terkait pelaporan

Sanksi Jika Tidak Memenuhi Kewajiban PPN

PKP yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan:

  • sanksi administrasi berupa denda dan bunga,
  • sanksi atas keterlambatan pelaporan,
  • koreksi dalam pemeriksaan pajak.

Dasar hukum:

  • UU KUP
  • UU PPN

Kesimpulan

PPN dan PKP merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha. Dengan memahami konsep PPN, batasan PKP, serta kewajiban yang melekat, pengusaha dapat menjalankan usahanya secara patuh dan terhindar dari risiko sanksi perpajakan.

Referensi Resmi

, , , , , ,
Lihat Layanan Kami